Urang Babel Belum Beradat? Lemtari Kirim 12 Rekomendasi Adat untuk Pemprov Babel

Ahada
Urang Babel Belum Beradat? Lemtari Kirim 12 Rekomendasi Adat untuk Pemprov Babel
DPW Lemtari Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Tahun 2020, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Air Itam Pangkalpinang, Sabtu (5/12/2020). (dok Humas Lemtari Babel)
DPW Lemtari Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Tahun 2020, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Air Itam Pangkalpinang, Sabtu (5/12/2020). (dok Humas Lemtari Babel
DPW Lemtari Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Tahun 2020, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Air Itam Pangkalpinang, Sabtu (5/12/2020). (dok Humas Lemtari Babel

PANGKALPINAG, BABELREVIEW.CO.ID -- Urang Bangka Belitung itu belum beradat. Begitu ucapan Reko Dwi Saifutra SH MH, saat menyampaikan materi dengan tema Penegakan Hukum Adat di Era Melinia, pada Rapat Kerja Wilayah I Lemtari Bangka Belitung.

Alasan Dosen Universitas Bangka Belitung ini menyebutkan Urang Bangka Belitung belum beradat, karena sampai hari ini belum ada hukum adat yang berlaku di Bangka Belitung, yang mengatur aktivitas berkaitkan dengan adat istiadat.

"Apakah sudah ada yang kena sanksi, ketika ada warga Babel yang tidak melaksanakan adat isttiadat? Setahu saya tidak ada. Makanya saya berani menyebutkan bahwa di sini belum beradat," tukas Reko.

Jika melihat sejarah Bangka Belitung ini, baik di zaman kerajaan maupun zaman kolonial dan penjajahan, terlihat bahwa sebelumnya di Bangka Belitung ini telah berlaku hukum adat.

Hanya saja, kata Reko, karena terlalu lama dijajah, sehingga lambat laun hukum adat yang telah berjalan di tengah masyarakat Bangka Belitung tersebut tergerus dan akhirnya sekarang tidak ada lagi.

Karena itu, timpal Dato Eka Mulya Putra, sudah saatnya secara perlahan namun berkelanjutan, dikaji dan diusun kembali aturan, kebiasaan dan hukum adat yang sekarang masih ada di tengah masyarakat, untuk dijadikan peraturan atau hukum adat yang tertulis.

"Tujuannya agar ada acuan dan pegangan dalam menerapkan dan menegakkan hukum adat kembali di Bangka Belitung. Tentu harus tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum positif yang telah berlaku di Negara Indonesia," ujar Dato Eka Mulya Putra, saat menyampaikan materi dengan tema Pondasi Adat dan Budaya Bangka Belitung.

Bagaimana caranya menerapkan hukum adat di tengah masyarakat Bangka Belitung yang sudah berubah zaman ini? Jawab Dato Eka, mulailah dari para anggota Lemtari Bangka Belitung.

"Kita susun aturan dan hukum adat, lalu mulai dari kita yang melaksanakannya. Dengan begitu kita akan mudah mengajak masyarakat lain dan pemerintah untuk meletakan hukum adat Bangka Belitung menjadi hukum yang juga berlaku di negeri in," pungkas Dato Eka.

Dari paparan para narasumber inilah, akhirnya Rapat Kerja Wilayah I Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) Bangka Belitung menghasilkan 22 Rekomendasi Lemtari Babel.

Rakerwil I Lemtari Babel ini digelar di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang pada Sabtu (5/12/2020). 

Ke 22 Rekomendasi Lemtari Babel tersebut terdiri dari 10 Rekomendasi untuk internal dan 12 Rekomendasi untuk eksternal.

Inti dari rekomendasi untuk eksternal adalah mendukung, mendorong dan meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mulai menerapkan adat istiadat yang sudah ada di Bangka Belitung ini dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari.

"Misalnya ketika buat kantor pemerintahan, buatlah dengan bangunan yang bercirikan Bangka Belitung. Atau ketika ada acara resmi, mulailah memasukan adat istiadat Bangka Belitung," ujar Ketua DPW Lemtari Bangka Belitung, Dato Sardi MM.

Kehadiran Lemtari Babel ini, diakui Dato Sardi, bisa menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam hal mengkaji, menyusun dan menerapkan hukum adat di Bangka Belitung. Kemajemukan masyarakat Bangka Belitung saat ini bukan halangan untuk menegakkan Hukum Adat.

Pasalnya, kata Dato Sardi, dengan kondisi kemajemukan masyarakat Babel ini, justru akan memperkaya Hukum Adat Bangka Belitung.

"Adanya hukum adat Babel nantinya bukan untuk menghilangkan atau menggerus adat yang satu dengan adat yang lain. Justru dengan adanya Hukum Adat Bangka Belitung nantinya, akan mampu melindungi semua suku, ras dan agama yang ada di Negeri Serumpun Sebalai ini," tukas Dato Sardi. (BBR)
Laporan: @hada