Usaha Tambak Udang di Bateng Belum Punya Izin, Ini Kata Bupati

Kasmirudin
Usaha Tambak Udang di Bateng Belum Punya Izin, Ini Kata Bupati
Anggota Fraksi PPP DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi. (Foto: Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Anggota Fraksi PPP DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menyampaikan, Rapat Paripurna Masa Sidang II ini terasa lebih special. Karena dari kelima Raperda yang dibahas semua memiliki keterkaitan dengan dunia investasi.

"Pandangan umum kami yang sederhana ini bahwasannya makna investasi itu kata kuncinya adalah tertib yakni salah satunya tertib Perizinan," ucapnya.

Di depan Bupati Bangka Tengah, Apri berpendapat kalau taat perizinan hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Dibalik pembahasan terkait investasi ini, ia menyayangkan masih ada beberapa investasi di Bangka Tengah yang perizinannya belum lengkap, salah satunya usaha tambak udang vaname.

"Investasi udang vaname sekarang sedang menjadi primadona baru di Bangka Belitung, termasuk di Bangka Tengah. Namun, kami menemukan masih ada perizinan belum lengkap yang dilakukan para investor. Bahkan kegiatannya sudah berjalan seperti yang ada di Tanjung Langka,” terangnya.

Ia mengharapkan, bidang perizinan harus jemput bola terkait persoalan ini. Bangka Tengah tidak akan pernah mendapatkan apa pun, mulai dari retribusi perizinan, pajak, royalti dan sebagainya jika tidak tertibnya perizinan.

Pihaknya fraksi PPP hanya memastikan bahwa segala investasi di Bangka Tengah tidak menimbulkan korban baik dari segi ketenagakerjaan dan lainnya.

"Dari pendapat ini, kami berharap pemerintah secara ketat melakukan upaya tertib perizinan bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Sehingga penerapan perda terkait investasi disetujukkan dalam rapat ini nantinya bisa berjalan optimal," ucapnya.

Dalam tanggapannya, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengakui terdapat berapa capaian dan indikator yang belum maksimal, oleh karena itu semua rekomendasi dan pendapat yang telah disampaikan bisa menjadi bahan masukan dan saran guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah pasal 20 ayat 2 dan 5, dimana DPRD memberikan rekomendasi serta masukan agar roda pemerintahan kedepan berjalan lancar.

"Tentunya kita sangat mengapresiasi masukan yang ada, ini adalah bagian dari sinergitas legislatif dan eksekutif demi kemajuan Bangka Tengah," pungkasnya. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir