Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan evaluasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gunung Namak, Senin (4/11/2025), dan diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota serta instansi terkait di bidang perpajakan daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Debby Vita Dewi menekankan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai sarana untuk memperbaiki mekanisme dan efektivitas pemungutan pajak. Menurutnya, peningkatan kinerja pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Evaluasi ini penting sebagai langkah meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Wabup Debby.
Ia menambahkan, peningkatan PAD tidak semata-mata bergantung pada besarnya nilai pajak, melainkan pada kualitas sistem dan transparansi dalam pengelolaan. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang terkumpul benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Wabup Debby juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam mengelola potensi pajak daerah, khususnya antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi serta lembaga vertikal. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengatasi kendala teknis maupun administratif yang sering menghambat proses pemungutan pajak.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, serta memperbaiki sistem dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Selain itu, Debby mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan pajak daerah. Ia menilai, dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, sehingga masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Rapat evaluasi tersebut juga membahas berbagai tantangan dalam pemungutan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB, termasuk aspek regulasi, basis data wajib pajak, serta efektivitas sistem digitalisasi yang mulai diterapkan di beberapa daerah. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya penguatan data kendaraan dan sumber daya mineral sebagai basis perhitungan pajak yang lebih akurat.
Dalam kesempatan itu, para peserta rapat menyampaikan laporan capaian serta kendala yang dihadapi di masing-masing daerah. Beberapa usulan perbaikan juga muncul, di antaranya peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah, pembaruan sistem pelaporan digital, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menutup arahannya, Wabup Debby berharap kegiatan evaluasi ini dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan kerja sama yang solid, ia optimistis potensi pajak daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan Bangka Selatan yang berkelanjutan.
“Melalui rapat evaluasi ini, semoga terjalin koordinasi dan kerja sama yang semakin solid antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam memperkuat sistem fiskal daerah. Dengan pengelolaan pajak yang lebih efektif, diharapkan kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
