Wagub Babel Cerita Tentang Kebijakan Tambang Di Hadapan Komisi VII DPR RI

Ahada
Wagub Babel Cerita Tentang Kebijakan Tambang Di Hadapan Komisi VII DPR RI
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah beserta jajaran menyambut kehadiran Komisi VII DPR RI yang berkunjung ke Pangkalpinang, Jumat (31/1/2020). (Foto: ist/umar)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Wakil Gubernur, Abdul Fatah beserta jajaran menyambut kehadiran Komisi VII DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup ke Pangkalpinang dalam rangka kunjungan spesifik, Jumat (31/1/2020).

Setelah penyambutan dan ramah tamah, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama tim rombongan yang terdiri dari sepuluh orang, melanjutkan acara menuju ke Graha Timah setelah melaksanakan salat Jumat berjamaah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Abdul Fatah mewakili Gubernur Erzaldi Rosman menyampaikan aspirasi mengenai pemerintah provinsi yang mendapatkan RZWP3K dan juga royalti timah di hadapan Ketua Komisi VII DPR RI, Dirjen Minerba, dan Dirut PT Timah.

Mengenai RZWP3K, Wakil Gubernur, Abdul Fatah, menyampaikan aturan yang tertera dalam perda, bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menentukan zonasi-zonasinya dan ada persyaratan khusus untuk dapat melakukan penambangan.

“Kalau dominannya pariwisata dan perikanan, maka tambang ditutup. Tapi, bukan berarti tambang tidak boleh menambang, boleh saja, tetapi syaratnya adalah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Selain itu perlu adanya uji coba dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Kemudian kita uji, apakah betul-betul tidak mengganggu lingkungan, yang memberikan rekomendasinya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat mutu dari kualitas air,” lanjutnya.

Selanjutnya dalam permasalahan royalti timah yang didapatkan Pemerintah Provinsi Babel, disampaikan Wakil Gubernur, Abdul Fatah, kepada DPR RI, meskipun Babel penghasil terbesar ekspor timah, namun royalti sebesar 3% tidak lah sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan.

Aspirasi ini disampaikan mengingat hanya dengan royalti 3% tersebut, Pemerintah Bangka Belitung menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat. (BBR)