Wagub Sampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Babel Atas LHP BPK RI

kasmirudin
Wagub Sampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Babel Atas LHP BPK RI
Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah. (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah menyampaikan sambutan gubernur Erzaldi Rosman  dalam acara paripurna DPRD Babel tentang pembacaan rekomendasi DPRD atas tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, di ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (17/6/2020).

Dalam sambutan tersebut, Abdul Fatah menyampaikan tanggapan terkait dengan beberapa rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Sebenarnya Provinsi Bangka Belitung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan pada tahun tersebut, hanya saja sayangnya prestasi tersebut tergores oleh beberapa catatan dan temuan. Sehingga perlu tindak lanjut oleh pemprov Babel untuk membenahinya.

Adapun langkah yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD di antaranya :

  1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat teguran kemasing-masing OPD terkait temuan atas Pmeriksaan BPK RI tahun anggaran 2020 untuk segera menyelesaikan tindak lanjut atas temuan LKPD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Atas permasalahan Rekening pada beberapa OPD, Gubernur telah mengintruksikan OPD terkait untuk melakukan inventarisasi seluruh rekening yang dibuka atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka pada seluruh Bank yang digunakan oleh seluruh OPD dan BLUD, penutupan atas rekening yang tidak aktif/dipergunakan oleh OPD dan mengajukan penetapan atas 7 tujuh rekening dengan keputusan kepala daerah;
  3. Atas permasalahan persediaan, Pada semester 1 tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempergunakan aplikasi persediaan yang telah online realtime dengan data terpusat dan telah diterapkan kemasing-masing OPD;
  4. Atas permasalahan aset, gubernur telah mengintruksikan OPD terkait untuk melakukan reviu dan identifikasi permasalahan aset baik secara sistem maupun manual, mengoptimalkan pengurus barang pada OPD terkait dengan pencatatan aset, melakukan monitoring validitas informasi terhadap barang yang dikelola;
  5. Atas permasalahan pendapatan atas pemakaian kekayaan negara, Gubernur telah mengintruksikan OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi, menyusun dan mensosialisasikan mekanisme pengelolaan retribusi sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
  6. Atas pelaksanaan pengawasan terhadap absensi Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Pembina Disiplin;
  7. Atas pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Gubernur telah mengintruksikan kepala BAKUDA untuk memerintahkan bidang pajak supaya melengkapi dokumen pendukung PBBKB melalui MoU, dan melakukan rekonsiliasi secara rutin;
  8. Atas laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos dari Pemerintah Provinsi belum disusun, Gubernur telah mengintruksikan OPD terkait untuk melakukan monitoring, sosialisasi/bimbingan, dan evaluasi pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos;
  9. Atas penetapan pemberhentian tidak dengan hormat 22 PNS atas kasus TIPIKOR, Gubernur telah mengintruksikan Kepala BKPSDM untuk menyusun dan melaksanakan mekanisme koordinasi terkait monitoring status hukum pegawai, dan segera memproses penarikan gaji sebesar Rp60.691.400,00
  10. Atas temuan kepatuhan, Gubernur telah mengintruksikan OPD/ASN terkait untuk segera menyetorkan kelebihan/kekurangan atas pembayaran. Sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 dari total temuan sebesar Rp 193 juta, telah ditindaklanjuti sebesar Rp 85 jt (44,08%), dan dalam proses penyelesain tindaklanjut sebesar Rp107 jt (55,92%), diharapkan selama 60 hari sejak LHP disampaikan telah disetorkan sebesar 100%.

"Dengan dilaksanakan paripurna ini, selain dapat memfasilitasi percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, juga dapat menjadi sarana untuk bersilaturahmi, kebersamaan, diskusi dan brainstorming untuk mengidentifikasi berbagai masalah, kendala dan hambatan untuk menciptakan mekanisme kontrol yang efektif, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian akan tercipta sinergitas yang kondusif dalam pembenahan dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ucapnya saat membacakan sambutan.

Lanjut Abdul Fatah, sebagaimana telah diketahui atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020  sebanyak 1089 rekomendasi. Dimana, tindak lanjut yang sesuai sebanyak 908 rekomendasi atau sebesar 83,38%, yang belum sesuai sebanyak 181 rekomendasi atau 16.62%, yang belum ditindaklanjuti 0% dan tidak dapat ditindaklanjuti 0%, diharapkan pada akhir semester I tahun 2020 ini minimal 85% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

Ia mengungkapkan, pencapaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 sebesar 83,38% mengalami kenaikan  yang cukup signifikan sebesar 26,37% dari semester 1 tahun 2018 yaitu hanya sebesar 57%.

Selain itu, nilai temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 - 2019 sebesar Rp 44 miliar sesuai dengan rekomendasi sebesar Rp 38 miliar atau sekitar 86%, belum  sesuai/dalam proses sebesar Rp 5,9 miliar atau sekitar 14% dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp 0,00 dan tidak bisa ditindaklanjuti Rp 0,00.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK secara substansi sudah sangat optimal, baik didalam pengembalian uang ke negara maupun tingkat pelaksanaan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dan kepatuhan.

Namun dengan capaian tersebut masih banyak yang harus dibenahi terutama dalam menindaklanjuti untuk temuan yang bersifat terdapat kerugian daerah, rekomendasi yang berulang dan rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Atas rekomendasi yang tidak dapat untuk ditindaklanjuti, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat kepada BPK RI untuk dilakukan penghapusan.

Terlepas dari keberhasilan yang telah diraih, Abdul Fatah tak menampik persoalan-persoalan baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan antara lain: sering dipertanyakan akuntabilitas keuangan dan kinerja, pelayanan publik yang belum baik, penyimpangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat publik baik yang bersifat TPK maupun mismanajemen, kegamangan dalam pengambilan keputusan; temuan berulang, yang cenderung meningkat serta penyelesaian tindak lanjut yang cenderung lambat. 

"Kondisi ini memerlukan evaluasi sesuai perannya baik antar jajaran di pemerintah dan stakeholder terkait, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk terus menerus merevitalisasi perannya menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Kapasitas, kompetensi, integritas serta profesionalisme SDM pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan internal auditor menjalankan perannya," tutupnya. (BBR)


Penulis : Diko Subadya

Editor  : Kasmir