Wakil Ketua DPRD Bangka Harap Pemda Segera Selesaikan Tambak Udang yang Bermasalah

Ibnuwasisto
Wakil Ketua DPRD Bangka Harap Pemda Segera Selesaikan Tambak Udang yang Bermasalah
Mendra Kurniawan Amd, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka. (Foto.Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID - Menanggapi masih adanya beberapa tambak udang yang belum mempunyai ijin yang ada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bangka, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka, Mendra Kurniawan Amd menegaskan, bahwa pihak pemerintah ataupun legislatif tidak pernah melakukan larangan untuk menciptakan iklim investasi dan berharap pemerintah daerah segera mengambil sikap.

"Pemerintah Kabupaten Bangka ini sangat membutuhkan investasi. Tetapi jika di lapangan nanti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perijinan dan yang lainnya, kami berharap pemerintah daerah bisa tanggap dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan kejadian yang seperti itu," tegasnya, Rabu (26/2/2020).

Pasalnya, bahwa ia telah banyak mendapatkan banyak laporan mengenai permasalahan lainnya dari masyarakat bahwa ada beberapa perusahaan tambak udang yang sudah melakukan penyaluran dana CSR dan ada yang tidak menyalurkan dana CSR tersebut.

"Selain itu ada juga komplain dari masyarakat terkait dengan limbah dari tambak udang itu, kita berharap bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di bidang tambak udang ketika pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya, janganlah bagi pengusaha memanfaatkan disaat pemerintah lengah. Marilah kita saling bersinergi, penuhi dahulu aturan mainnya kemudian jalankan aturan main dari yang paling bawah kemudian baru usaha itu dijalankan," ujarnya.

Mendra menyesalkan adanya perusahaan yang ijinnya belum lengkap tapi usahanya tambaknya sudah berjalan. Menurutnya, beberapa kasus yang ditemukan ada yang ijinnya belum lengkap tetapi dalam dua tahun tambak tersebut sudah produksi.

"Berkaitan dengan investasi tambak udang ini, kami masih mencari informasi yang berkaitan dengan PAD, apakah pemerintah dapat atau tidak. Yang jelas yang bersangkutan dengan jalannya produksi secara tidak langsung pemerintah daerah sudah mendukung, artinya secara insfratruktur sudah didukung. Sampai saat ini kita belum mendapatkan info apakah ada PAD dari tambak udang itu," tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta ke pihak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini, supaya tidak menumpuk. Secara rinci dan sepengetahuan pihaknya, sampai saat ini belum pernah ada laporan jumlah investasi tambak udang yang ada, tetapi setelah ada masalah baru ke DPRD.

"Kita berharap tidak adanya pembiaran ini dari pihak pemerintah daerah, mungkin ini kelengahan dari kita semua jadi dimanfaatkan oleh pengusaha. Jadi ini ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kejadian ini. Kami mengharapkan, pemerintah segera membentuk tim untuk menindaklanjutinya permasalahan ini. Intinya kami tidak anti investasi selama itu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang baik bagi masyarakat," pungkasnya.


Penulis : Ibnu

Editor :

Sumber : Babel Review