PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi meluncurkan Program Berobat Gratis Menggunakan KTP bagi masyarakat, Kamis (15/01/26), di Halaman Puskesmas Gerunggang. Program ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, sebagai solusi bagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat BPJS tidak aktif.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa program ini hadir untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Intinya program ini untuk masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif. Yang aktif tidak masalah, tapi yang tidak aktif ini banyak faktornya,” ujar Prof. Saparudin.
Ia menjelaskan, tidak sedikit warga yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat usaha bangkrut, kehilangan tulang punggung keluarga, hingga kondisi sosial lainnya, sehingga tidak mampu membayar iuran BPJS.
“Kami sering menemui masyarakat yang enggan ke rumah sakit atau Puskesmas karena takut harus membayar, karena BPJS-nya menunggak,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang mencari solusi konkret melalui status Universal Health Coverage (UHC) yang telah dimiliki daerah ini.
“Dengan UHC, kita bisa meng-cover layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Jadi yang BPJS-nya menunggak, silakan langsung berobat ke Puskesmas,” tegasnya.
Namun demikian, Prof. Saparudin menekankan bahwa program ini tetap mengacu pada ketentuan data sosial ekonomi masyarakat.
“Yang penting mereka berada pada desil 1 sampai 5. Kalau tiba-tiba bangkrut dan belum masuk desil itu, maka kita minta SKTM untuk dimasukkan ke desil 1–5,” jelasnya.
Untuk memastikan layanan berjalan efektif, Pemkot Pangkalpinang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu sistem pelayanan.
“Harus ada kolaborasi Dinas Kesehatan, BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial. Kita padukan dalam satu layanan, supaya masyarakat tidak disuruh mondar-mandir,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang sedang sakit tidak boleh lagi dipersulit dengan urusan administrasi yang berbelit.
“Orang mau berobat itu sudah susah, jangan lagi disuruh ke sana ke sini ngurus ini dan itu,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota memastikan seluruh Puskesmas telah dibekali standar operasional prosedur (SOP) yang sama.
“Saya tidak ingin menemukan lagi Puskesmas yang beda-beda penjelasannya. Semua harus satu pintu, satu layanan,” tegasnya.
Saat ini, sistem layanan kesehatan Pemkot Pangkalpinang juga telah terkoneksi langsung dengan BPJS.
“BPJS bisa langsung diaktifkan di sini, karena sistem kita sudah terkoneksi,” ungkap Prof. Saparudin.
Terkait anggaran, Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan dana yang cukup besar demi menjamin keberlanjutan program tersebut.
“Anggaran UHC tahun 2026 ini sekitar Rp15,2 miliar. Ini hak masyarakat, jadi mau tidak mau harus kita siapkan,” tutupnya.
