PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, memimpin Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang diselenggarakan di SRC Pemkot Pangkalpinang pada hari ini, Rabu (29/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri seluruh Kepala Dinas/Badan, Direktur RSUD Depati Hamzah, serta seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pangkalpinang.
Prof. Udin menyampaikan bahwa capaian Reformasi Birokrasi Pemkot Pangkalpinang tahun lalu telah meraih predikat BBB.
“Jadi reformasi birokrasi itu ya kita kan alhamdulillah sebenarnya kita tuh nilainya BBB tahun kemarin,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan pentingnya peningkatan kinerja di tahun 2025.
“Nah saya cuma ingin kita di Pemkot itu ya harus tertib lah menjalankan pelaporan-pelaporan untuk reformasi birokrasi dan juga melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah dari pusat, dari BUMN Dagri dan juga kita rumah untuk rencana aksi reformasi birokrasi yang ada di kota Pangkalpinang,” jelasnya.
Prof. Udin menargetkan peningkatan capaian reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya.
“Jadi intinya kita ingin bahwa reformasi birokrasi ini meningkat dari capaian yang tahun yang lalu,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran reformasi birokrasi, Wali Kota mengungkapkan akan menunjuk staff khusus di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jadi setiap pejabat prop ada filing, ada staff khusus untuk apa? Ya itu teknis lah di dinas-dinas karena penyediaan data supaya lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
Prof. Udin menekankan pentingnya kesiapan data dari OPD-OPD agar dapat segera tersedia saat dibutuhkan.
“Penyediaan data dari OPD-OPD supaya ada kemudahan misalnya diminta data sudah tersedia, diminta data sudah tersedia gitu. Artinya itu pembenahan-pembenahan di internal kita lah ya,” katanya.
“Ya itulah yang menyiapkan data secara bisa lebih cepat gitu lah, begitu data itu diminta ya bisa segera disampaikan,” tambah Wali Kota.
Prof. Udin juga menginstruksikan seluruh OPD untuk membenahi sistem informasi guna mendukung pendataan yang diperlukan.
“Kemudian teman-teman di OPD membenahi sistem informasi untuk pendataan yang diperlukan terkait dengan reformasi birokrasi,” pungkasnya. (Dinda)
