PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin langsung kegiatan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode triwulan pertama tahun 2026, mencakup realisasi program sepanjang Januari hingga Maret. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).
Evaluasi yang disebut sebagai agenda rutin bulanan ini bertujuan memantau perkembangan kinerja OPD dari tiga sisi sekaligus: pelaksanaan kegiatan, serapan keuangan, dan progres fisik di lapangan.
“Setiap bulan kita wajib tahu sejauh mana OPD bekerja. Mulai dari kegiatan, keuangan, sampai fisiknya semua kita telaah, karena hasilnya juga perlu kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Saparudin.
Dari hasil penelaahan tersebut, sejumlah OPD tercatat belum memenuhi target realisasi yang telah ditetapkan. Saparudin mengakui ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi, terutama banyaknya hari libur selama Ramadan dan Idulfitri yang berdampak pada ritme kerja perangkat daerah.
Namun di luar itu, ia menyoroti adanya hambatan internal yang tak kalah krusial, yakni lemahnya tertib administrasi dalam pelaporan. Kelengkapan dokumen pendukung dan bukti kegiatan kerap menjadi titik lemah yang memperlambat proses pencairan anggaran ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
“Dokumen pendukung yang tidak lengkap membuat proses penagihan tersendak. Ini bukan masalah kecil, kita bahas tuntas agar bisa segera dibenahi,” tegasnya.
Prof. Saparudin menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan diarahkan ke persoalan teknis yang konkret agar setiap hambatan benar-benar terselesaikan, bukan hanya tercatat.
Tak berhenti pada soal kinerja administratif, orang nomor satu di Kota Pangkalpinang itu juga menggaris bawahi pentingnya transformasi cara pandang birokrasi dalam melayani warga. Menurutnya, pemerintahan yang baik harus bersifat inklusif hadir bersama masyarakat, bukan berdiri di hadapannya.
“OPD harus membuka diri. Pemerintah hari ini tidak boleh eksklusif. Kita harus menggandeng masyarakat, bukan berseberangan dengan mereka,” katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran OPD untuk menjadikan kolaborasi dengan warga sebagai fondasi dalam setiap langkah pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa melangkah sendiri. Ajak masyarakat, fasilitasi mereka, dan pastikan pembangunan ini dirasakan manfaatnya secara bersama-sama,” pungkasnya.
