Warga Mendo Tetap Menolak Kehadiran Perusahaan Perkebunan Sawit

kasmirudin
Warga Mendo Tetap Menolak Kehadiran Perusahaan Perkebunan Sawit
Jamius dan puluhan warga Desa Mendo Barat saat menggelar jumpa pers di Hotel Aksi Pangkalpinang, Senin (30/12/2019) petang. (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Jamius merasa ada yang berubah dari desanya. Pemuda Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ini merasa warga di desanya kini saling curiga, kurang rukun. Persisnya sejak masuknya perusahaan perkebunan sawit skala besar. Sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat.

“Kami masyarakat Desa Mendo sebelumnya hidup dengan tentram, damai, rukun, tidak saling curiga, tidak saling memusuhi, tidak saling membenci, tidak saling serang. Namun setelah adanya permasalahan lahan di desa kami, keseharian kami sekarang tidak seperti yang dulu lagi," kata Jamius, saat menggelar jumpa pers di Hotel Aksi Pangkalpinang, Senin (30/12/2019).

Dikatakannya, sebanyak 700 hektare lahan di desanya diduga dikuasai oleh PT Sinar Agro Makmur Lestari (SAML). Penolakan masuknya perusahaan perkebunan ini, karena dianggap turut merusak kebun dan mencaplok lahan perkebunan milik warga.

Aksi protes pun dilancarkan warga desa, mulai dari mengadu ke bupati Bangka, hingga menggelar aksi demonstrasi.

"Kami juga tidak ingin ini terjadi, kami tidak ingin adanya permusuhan di antara kami. Bahkan kami juga tidak ingin bertentangan dengan pemerintahan desa kami sendiri, kami ingin damai seperti dulu," kata Jamius.

Bersama rekannya Ibnu Hajar, dan puluhan warga desa, mereka sore itu menggelar konferensi pers untuk menceritakan keluh kesahnya kepada wartawan.

Juga ada semacam surat terbuka yang dibacakan Jamius, mewakili rekan-rekannya. Surat itu ditujukan kepada bupati Bangka, Polres Bangka, Polda Babel, gubernur, Komnas HAM, dan Presiden RI.

"Masyarakat intinya tetap menolak kehadiran PT SAML, karena diduga ada oknum yang bermain, dan lahan milik warga yang sudah turun temurun dimiliki ini diserobot tanpa pemberitahuan dari pihak perusahaan. Lahan seluas 700 hektare, namun 200 hektare di dalamnya sudah dijual warga kepada salah satu pengusaha dengan sistem jual beli," tegas Jamius.

Dalam surat terbukanya itu diceritakan kalau warga desa setempat sudah lelah dengan permasalahan yang saat ini membelit mereka.

"Kami lelah sebagai masyarakat kecil harus bolak balik dipanggil ke polres dan polda untuk dimintai keterangan. Sedangkan kami punya keluarga untuk dipenuhi kebutuhannya, dengan kami dipanggil akan sangat menyita dan mengganggu aktivitas kami," kata Jamius, saat membacakan poin surat terbuka.

Terkait dengan penguasaan lahan seluas 700 hektare yang mereka sebutkan dikuasai oleh PT SAML, dikatakannya sempat ada sosialisasi. Namun, yang hadir bukan warga yang tanahnya diserobot.

 "Kami kaget, tiba-tiba ada plot tanah 700 hektare. Kami enggak tahu, yang hadir sosialisasi orang lain yang pro terhadap perusahaan sawit itu. Kami tetap menolak, karena orang tua kami punya kebun di wilayah ini. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan mengenai ganti rugi," kata dia.

Pihak kontra hadirnya PT SAML, menurut Jamius juga menolak tuduhan yang dialamatkan kepada warga desa yang telah menjual tanah garapan kepada perorangan, dengan tuduhan menjual tanah desa.

"Itu tanah garapan warga. Sudah turun temurun sejak kakek nenek kami dulu, sudah berkebun di situ," tutupnya. (BBR)


Penulis : Rilis

Editor   : Kasmir

Sumber : Babelreview